• Penerimaan Klien Asimilasi dan Integrasi Tindak Lanjut Permenkumham No 10 Tahun 2020 oleh PK Bapas

    Rabu (01/04) – Berkenaan dengan program Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggualangan penyebaran covid-19 di Lapas / Rutan / LPKA sesuai dengan Permenkumham No. 10 Tahun 2020, maka perlu melibatkan Bapas sebagai instansi yang melakukan pengawasan dan pembimbingan klien. Petugas Bapas (Pembimbing Kemasyarakatan)  bersama dengan Lapas dan Rutan secara bersama-sama membebaskan atau mengeluarkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh program asimilasi dan integrasi. 


    Rabu, 01 April 2020 dilakukan penerimaan klien asimilasi dan integrasi dari Lapas dan Rutan yang berada di wilayah DKI Jakarta oleh petugas Bapas Jakarta Timur-Utara. 
    Setelah melakukan penerimaan klien, selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan pengawasan dan pembimbingan terhadap klien tersebut.



    Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, berpesan kepada seluruh jajaran pemasyarakatan untuk tidak melakukan PUNGLI atas program asimilasi dan integrasi terhadap WBP di Lapas / Rutan sesuai Permenkumham No 10 Tahun 2020 dan Kepmenkumham No 19 Tahun 2020. Beliau juga menegaskan bahwa narapidana yang dibebaskan dan kembali berulah akan mendapatkan sanksi yang lebih berat. 

     
     

    Kepala Bapas Jakarta Timur-Utara, Nety Saraswaty, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dan dapat menerima klien yg sedang menjalani Asimilasi di rumah. Peran serta masyarakat sangat diharapkan untuk dapat membantu melakukan pengawasan agar klien asimilasi tidak melakukan pengulangan tindak pidana kembali.

  • Anda Mungkin Menyukai Postingan Ini

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

Tentang

Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara adalah salah satu Balai Pemasyarakatan yang berada di naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah DKI Jakarta dibentuk pada tahun 1974.
Balai Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang Pemasyarakatan luar lembaga yang merupakan pranata atau satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Baca selengkapnya >>
Layanan Pengaduan Batimut