• KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM OLEH LKBH UNSURYA DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA TIMUR UTARA



    Jakarta Hari Kamis, 13 Oktober 2016 bertempat di aula Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Timur-Utara diadakan kegiatan Penyuluhan Hukum dengan Narasumber dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Suryadarma (LKBH Unsurya) yang diikuti oleh 30 Klien Pemasyarakatan Bapas Jakarta Timur-Utara.
     
    Kegiatan Penyuluhan Hukum ini bertema “Mewujudkan Masyarakat Damai Terhindar dari Narkoba” dan  “Menjadi Teladan di Masyarakat dalam Mematuhi Hukum”.
    Dalam hal ini LKBH Unsurya merupakan Lembaga Bantuan Hukum non profit (nirlaba) dengan tujuan memberikan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dan LKBH ini juga telah MOU dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta


    Garis besar materi yang disampaikan adalah :
         1. Mengenai maraknya penanganan kasus Narkoba yang dialami oleh masyarakat golongan tidak mampu, sehingga sering kesulitan dalam mendapatkan perlindungan hukum. LKBH Unsurya dalam hal ini siap membantu kebutuhan tersebut.
          2. Tentang bagaimana cara untuk menjauhkan diri dari lingkungan pergaulan yang terindikasi “pergaulan yang dekat dengan pengaruh narkotik dan obat-obatan terlarang.”
          3.  Penanganan Klien dengan kasus narkotika dan penanganan penanggulangan HIV AIDS.

    Acara dilanjutkan dengan diskusi, kemudian ditutup dengan acara foto bersama.



    Dokumentasi oleh : Rio D.S
    Editor : Vikanita A                                                              

  • Anda Mungkin Menyukai Postingan Ini

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

Tentang

Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara adalah salah satu Balai Pemasyarakatan yang berada di naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah DKI Jakarta dibentuk pada tahun 1974.
Balai Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang Pemasyarakatan luar lembaga yang merupakan pranata atau satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Baca selengkapnya >>
Layanan Pengaduan Batimut