Di era digital seperti sekarang, peranan humas dalam sebuah institusi sangatlah penting. Humas menjadi ujung tombak dalam pemberitaan dan pembentukan citra positif di masyarakat. Menyadari hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) mengadakan kegiatan PR Summit tahun 2021 dengan tema Sinergi Humas Kemenkumham di Era Digital. Acara ini berlangsung selama empat hari dari tanggal 22-25 November 2021. Kegiatan ini dilakukan baik secara langsung di Hotel Shangrila Jakarta dan melalui media teleconference Zoom.
Pada hari kedua, Selasa (23/11/2021) Acara dibuka oleh Plt. Dirjen Kekayaan Intelektual Razilu. Razilu menyampaikan kegiatan ini dilangsungkan sebagai bentuk koordinasi dari Ditjen KI kepada seluruh Kantor wilayah Kemenkumham di Indonesia. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan pemberian Indonesia Intelectual Property Award (IIPA). Hadir sebagai juara umum dari IIPA adalah Kantor Kemenkumham Wilayah Jawa Timur yang menyabet empat penghargaan sekaligus.
Selanjutnya sambutan diberikan oleh Wakil Menteri Kemenkumham Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej. Dalam kesempatan ini bapak Wamen menyampaikan bahwa transparansi dan akuntabilitas sebagai kunci pelayanan harus dijunjung tinggi oleh setiap insan Kemenkumham.
Hadir sebagai pemberi materi adalah Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Kemenkumham Heni Susila Wardoyo yang membawakan materi tentang Sinergi Humas Kemenkumham di Era Ekonomi Digital. Dalam paparannya Heni menjelaskan salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah agar dapat membangun kehumasan yang profesional di era digital. Heni juga mengutip pesan dari Presiden Joko Widodo, yang mengatakan bahwa kinerja pemerintah tidak bermakna jika tidak disampaikan dengan baik, peran dan komunikasi dan humas pemerintah sangat penting untuk mensosialisasikan pesan positif dan prestasi kepada publik agar terbangun kepercayaan/public trust dan reputasi negara atau lembaganya.
Dalam paparannya Kabiro Humas dan Kerja Sama juga menyinggung Visi Komunikasi Publik 2020-2045, yaitu mewujudkan komunikasi publik yang partisipatif, emansipatif, inklusif, adaptif, dan produktif yang mampu mendukung pencapaian visi Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Semoga dengan terlaksananya kegiatan ini, semua cita-cita tersebut dapat dicapai dengan menciptakan kehumasan yang profesional di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam menuju Indonesia Hebat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar