Kanwil Kumham DKI Jakarta Ingatkan Jajaran Agar Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja Di Tahun 2017

Diambil dari web Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta 

Jakarta_Info, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta, Endang Sudirman mengatakan dalam menyambut tahun baru 2017 dirinya mengingatkan kepada semua jajarannya untuk tidak berhenti bekerja keras dan berinovasi serta menciptakan resolusi yang baik untuk ke depannya. " Resolusi kita pada tahun 2017 adalah melaksanakan pengabdian dengan bekerja keras, lebih keras dan lebih keras lagi, bekerja cerdas dan ikhlas untuk tugas yang tuntas dalam menyukseskan “reformasi hukum dan e-goverment PASTI Nyata”. Kata Endang di Kanwil Kumham DKI Jakarta saat Apel Deklarasi Janji Kinerja, Selasa (3/1).

Endang menjelaskan Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang mempunyai peran strategis dibidang Hukum dan HAM, tentunya tidak bisa hanya bekerja yang biasa-biasa saja. Perlu energi ekstra, karena di tahun 2017 kita dituntut melaksanakan reformasi hukum dan ham dengan mengoptimalkan energi dan sumber daya yang ada dengan berbasis teknologi informasi.

"Tahun 2017 Kemenkumham semakin menitikberatkan pada beberapa point agar terciptanya reformasi hukum dan program e-goverment PASTI Nyata," tegasnya.

Dirinya memaparkan untuk mencapai reformasi hukum yang maksimal sejumlah point pun harus dilaksanakan yakni, pada point pertama kita harus melakukan penataan regulasi disemua bidang tugas. hal ini penting, untuk mendapatkan regulasi hukum yang berkualitas. regulasi yang selama ini tumpang-tindih perlu ditata kembali sehingga tidak membingungkan ataupun merepotkan masyarakat.

Kedua, lakukan peningkatan kapasitas sdm sehingga mampu memperkuat koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya dalam rangka suksesnya reformasi hukum. reformasi di lembaga hukum yang diperlukan untuk mencegah tumbuhnya pungli (pungutan liar, mafia hukum).

Ketiga, lakukan juga penguatan budaya hukum, ini menjadi prioritas di tengah maraknya sikap-sikap intoleransi, premanisme, tindak kekerasan, serta aksi main hakim sendiri. hukum tetap harus selalu ditegakkan.

Keempat, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Hukum dan HAM ditingkat pusat dan daerah harus mempunyai kepedulian, serta mampu memahami dan melakukan perubahan, menyesuaikan dengan kondisi nasional maupun global, untuk menjaga kinerja kita agar tidak ketinggalan jaman dan selalu meningkat setiap tahunnya.

Kelima, bagi seluruh jajaran harus tahu dan paham tentang perencanaan penganggaran, tentang manajemen asn dan mampu berinovasi dalam hal peningkatan kualitas layanan publik.

Keenam, mari kita jadikan janji kinerja ini sebagai salah satu pedoman dalam bekerja dan berkinerja, sehingga tahun 2017 prestasi Kementerian Hukum dan HAM semakin meningkat.

Ketujuh, terkait target kinerja yang telah disepakati bersama agar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Mulai sekarang harus sudah dipetakan dan dipersiapkan. karena keberhasilan pencapaian target kinerja akan menjadi indikator keberhasilan kinerja.

Dalam kesempatan yang sama, Endang juga menyampaikan sebagai awal percepatan pelaksanaan kegiatan, pada hari ini Kementerian Hukum dan HAM unit pusat melepas dua tim sekaligus, yaitu tim analisa kebutuhan dan tim pendampingan laporan keuangan.

Dirinya menjelaskan kedua tim ini disusun sebagai bentuk komitmen dan keseriusan untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan kualitas penyusunan laporan keuangan.

"Langkah ini diambil untuk mempertahankan opini laporan keuangan, nilai laporan akuntabilitas, dan indeks reformasi birokrasi, sejalan dengan usulan kenaikan tunjangan kinerja sebesar 80% yang kita sampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," imbuhnya.

Dirinya berharap pada tahun 2017 akan terjadi peningkatan kinerja dan nilai akuntabilitas Kemenkumham adat implementasi e-planning dan E-Budgetting dapat segera direalisasikan.

"Jangan berhenti berinovasi dan tetap jaga kualitas serta tingkatkan pelayanan kepada masyarakat agar menjadi terbaik dan terdepan," tandasnya.